Jakarta - Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang APTIKA-IKP) berkesempatan mengadakan rapat koordinasi internal mengenai topik-topik penelitian dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) untuk pertama kalinya, pada hari Jumat (9/11). Secara umum, penelitian seperti modeling dan policy research sangat dibutuhkan dalam rangka persiapan Ditjen IKP sebagai lembaga Humas Pemerintah atau Government Public Relation(GPR).
Pimpinan rapat, Direktur Komunikasi Publik Ditjen IKP Bapak Tulus Subardjono mengungkapkan salah satu tugas besar yang diamanatkan kepada Ditjen IKP adalah menjadi Humas Pemerintah (GPR), meskipun sampai saat ini peraturannya berupa Instruksi Presiden masih dalam rancangan. Sebagai upaya persiapan menjadi GPR, Ditjen IKP pun telah mendelegasikan tugas kepada masing-masing Direktorat.
Dalam paparannya, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi bertugas untuk memonitor konten media cetak dan elektronik serta menjadi database informasi bagi Ditjen IKP. Sementara itu, Direktorat Pengelolaan Media Publik bertugas melakukan diseminasi informasi dengan berbagai jenis media, baik media penyiaran, cetak, tatap muka, luar ruang, serta media pertunjukan rakyat (Pertunra). Direktorat Kemitraan Komunikasi bertugas mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan komunikasi pemerintah dengan jaringan mitra kerjanya seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Organisasi Masyarakat, Lembaga, pusat layanan informasi, dan sebagainya.
Oleh karena itu, Ditjen IKP sangat membutuhkan penelitian yang mendukung tugas-tugas tersebut, salah satunya adalah penelitian dasar berupa pendataan dan mapping; penelitian aplikatif yang berkaitan dengan fenomena dan strategi komunikasi serta penelitian evaluatif. “Perlu adanya sinergi antara Puslitbang APTIKA-IKP dengan Ditjen IKP agar penelitian tidak tumpang tindih. Selain itu, mekanisme koordinasi juga perlu dipikirkan. Apakah sekedar undangan seminar atau sebatas pembahasan judul penelitian saja?” ujar Bapak Tulus.
Pada kesempatan yang sama, Puslitbang APTIKA-IKP menyampaikan 3 (tiga) judul penelitian bidang IKP untuk tahun anggaran 2013. Diantaranya: Penelitian Pemanfaatan Aplikasi TIK dan Implementasi Media Center di lembaga pemerintah; Penelitian Pemanfaatan Media Tradisional dalam Mendukung Komunikasi Publik (lanjutan); serta Studi Pengembangan Desa Informasi Berbasis TIK di Wilayah Perbatasan.
Desa Informasi
Tugas besar lain yang diemban Ditjen IKP adalah membina dan mengembangkan Desa Informasi. Saat ini Direktorat Komunikasi Publik ditugaskan untuk membuat model pengembangan dan pembinaan kepada sekitar 32.800 Desa Informasi.
Direktur Jenderal IKP Bapak Freddy Tulung mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Informasi hendaknya didasarkan pada studi awal Litbang mengenai formulasi pembangunan terkait program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital di seluruh wilayah NKRI. Tanpa formulasi yang tepat, pembangunan Desa Informasi hanya akan memenuhi target tanpa ada kesiapan kelembagaannya. Sebagai informasi, tahun anggaran 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan 84 (delapan puluh empat) Desa Informasi. Sementara, 100 (seratus) Desa Informasi menjadi target di tahun 2012.
Beliau juga menambahkan terdapat banyak KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di daerah justru diatur oleh pemerintah setempat sehingga KIM bukan lagi sebagai kelompok grass root yang tumbuh untuk membangun interaksi baik itu vertikal (pemerintah-masyarakat) ataupun horisontal (antar kelompok masyarakat). Karenanya, diperlukan adanya penelitian yang memperkuat kelembagaan KIM serta pola pengembangan Desa Informasi.
Selama lima tahun berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Freddy Tulung mengakui adanya ketimpangan antara pembangunan infrastruktur (informatika) dan konten (komunikasi). Di satu sisi Kemkominfo dinilai baik dalam membangun infrastruktur untuk mencapaiIndonesia connected. Tetapi di sisi lain, opini publik masih dikuasai media massa, kurangnya partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan masih banyak faktor lain.
“Menyangkut masalah penelitian sebenarnya sederhana. Kalau ini diumpamakan koorporasi harusnya di awali dengan R&D (Litbang). Hasil dari temuan R&D diberikan ke IKP sebagai unit produksi,” ujar Bapak Freddy. (vm)
No comments:
Post a Comment